Bogor, www.warkop.co.id
Aksi militer saling melakukan penyerangan dan pemboman ke beberapa tempat vital seperti tempat penampungan pengungsi masih kerap terjadi
Ada 14.000 Tewas
Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan data terbaru korban tewas, Rabu. Dalam updatenya diketahui 14.128 warga Palestina tewas karena serangan Israel ke wilayah itu.
Data diakumulasi sejak 7 Oktober, mengutip The Guardian. Dari seluruh korban, sebanyak 5.600 anak-anak dan 3.550 perempuan.
Hukum Hak Asasi Manusia seperti pilih kasih dan tidak bisa melindungi orang tua renta dan anak anak Palestina.
Sehingga Para Kepala Negara sudah beberapa kali melakukan pertemuan agar perang ini di hentikan tetapi tidak juga mendapatkan hasil apa apa. (23/11/2023)
Menggunakan Bom terlarang seperti fosfor putih yang merusak dan membuat hangus tubuh anak anak kecil semakin menjadi jadi.
Pendudukan Israel menargetkan sekolah-sekolah UNWRA di mana ribuan pengungsi berlindung dari fosfor putih dan peluru artileri di kamp Beach, Gaza," demikian pernyataan dalam video yang diunggah oleh akun instagram Ahmedhijazee,
Fosfor putih adalah zat beracun seperti lilin yang terbakar pada suhu lebih dari 800 derajat Celcius (hampir 1.500 derajat Fahrenheit) suhu ini cukup tinggi untuk melelehkan logam.
Fosfor putih dapat membakar kulit hingga ke tulang, dan bahan kimia dapat diserap oleh tubuh, menyebabkan disfungsi di banyak organ, termasuk hati, ginjal, dan jantung.
PBB mengapa lemah dan tak mampu membela masyarakat Palestina
Jika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak bisa menghentikan Israel maka negara-negara di dunia harus bersatu untuk menghentikan kekejian Israel tanpa PBB.
"PBB selalu mengalami kelumpuhan akut ketika berhadapan dengan kejahatan Israel terhadap Palestina. Padahal Israel negara penjajah telah melakukan kejahatan luar biasa dengan menyerang Palestina tanpa membedakan antara tentara dengan rakyat sipil termasuk perempuan dan anak-anak,"
Indonesia secara khusus harus melakukan tindakan lebih nyata. Jika hari ini, jelasnya, PBB tidak turun langsung memberikan perlindungan kepada rakyat Palestina dalam bentuk pasukan perdamaian PBB maka Indonesia harus mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina atas nama rakyat Indonesia karena ini adalah tugas kemanusiaan, pendapat Prof Sutan Nasomal
Negara Indonesia dan negara-negara di dunia tidak bisa mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina karena tidak ada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.
Persetujuan pengiriman pasukan perdamaian, urainya, tidak akan pernah terjadi selama Amerika Serikat selalu melindungi Israel dengan melakukan penolakan (veto) terhadap resolusi PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian. Oleh karena itu, butuh langkah revolusioner dari Indonesia.
"Amerika Serikat membantu Israel mengirimkan kapal induk dan persenjataan untuk membantai Palestina, maka Indonesia pun sebenarnya bisa mengirimkan bantuan persenjataan ke Palestina. Seperti ketika mengirimkan bantuan senjata ke Muslim Bosnia,”
Sebagaimana diketahui, saat itu Muslim Bosnia dikepung dan dibantai oleh kelompok-kelompok penyerang dari Serbia. Lebih dari 1,5 juta Muslim Bosnia kehilangan tempat tinggal, 200 ribu orang dibantai dengan keji dan 800 ribu lainnya hilang tanpa kejelasan.
“Rakyat Palestina memiliki hak paling asasi bagi setiap manusia yaitu membela diri dari kekejian yang dilakukan Israel. Saat ini Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB maka posisi ini harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk menegakan HAM salah satunya hak asasi manusia bagi rakyat Palestina,”
Jika Indonesia tidak bisa melakukan apapun bagi rakyat Palestina perlu dipertimbangkan pilihan Indonesia keluar dari PBB.
"Malu kita kepada para pendiri bangsa Indonesia jika penderitaan Palestina atas kekejaman Israel ini tidak bisa diselesaikan oleh PBB atas kerja keras Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya yang pernah keluar dari PBB ketika Presiden Sukarno memimpin,”
Dengan tidak turunnya seluruh kekuatan militer dunia yang wajib melindungi anak anak Palestina dan warga masyarakat lainnya maka semua tatanan hukum dunia adalah hukum yang membela penjajah dan hukum yang alergi kepada pihak yang di jajah.
Sama saja seluruh pemimpin pemimpin tertinggi di dunia ini menyetujui hukum rimba dan kehancuran tatanan kehidupan yang damai" ungkap Prof Sutan Nasomal. Indonesia bukan boneka untuk kepentingan PBB
Sumber : Prof Sutan Nasomal
Redaksi : www.warkop.co.id
